Pemkab Muara Enim Hadiri Undangan Kementerian, Paparkan Manajemen Kinerja
Jakarta, inilahmuaraenim.co.id — Paparan manajemen kinerja disampaikan Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim yang dipimpin Wakil bupati (Wabup) Muara Enim H Juarsah SH dihadapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN) Reformasi Birokrasi (RB), di Grand Dhika Jakarta, Minggu (2/12/2018).
Pada rilis resmi disampaikan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkab Muara Enim, Wulandari Wijayanti, Rabu (5/12/2018), kehadiran Wabup H Juarsah bersama rombongan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Muara Enim terkait dengan target Pemkab Muara Enim kedepannya untuk meraih penilaian A untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
Dalam paparan manajemen kinerja oleh seluruh perangkat daerah lingkup Pemkab Muara Enim bertempat di Hotel Grand Dhika Jakarta tepat di depan Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Ronald Andrea Annas, yang bertindak sebagai penguji.
Wulandari yang akrab disapa Wulan mengatakan bahwa paparan tersebut dilakukan sebagai upaya perbaikan sistem akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Muara Enim secara berkesinambungan dan merupakan tindak lanjut dari hasil Desk Evaluasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB pada hari Rabu 27 November 2018 lalu.
“Dengan paparan ini, merupakan upaya mempertahankan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada tahun 2017 yang sudah mendapatkan predikat BB dengan nilai 70,01. Dan waktu satu atau dua tahun kedepan sudah mendapatkan predikat A yang saat ini baru 2 kabupaten kota seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan nilai A tersebut,” ungkap Wulan.
Usai menerima paparan dari Pemkab Muara Enim, Ronald Andrea Annas mewakili Pemerintah Pusat berharap pertemuan hari ini akan semakin menambah pemahaman Perangkat Daerah terhadap manajemen kinerja, dimana Muara Enim sudah mendapat predikat BB.
“Sehingga dari paparan yang disampaikan oleh para Kepala Perangkat Daerah yang sudah cukup baik. Namun jika ingin meraih predikat A harus diperbaiki lagi,” himbau Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan ini. (Rilis)