Muara Enim, inilahmuaraenim.co.id— Pada Kegiatan kunjungan kerja Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, yang juga Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) di Bumi Serasan Sekundang pada Selasa (20/12/22) yang berlangsung di Gedung Evi Medaria Grand Ballroom Pj Bupati Kabupaten Muara Enim Kurniawan, AP., M.Si, meluncurkan 100 persen atau seluruh desa/kelurahan menjadi Kampung KB, Peluncuran Kampung KB tersebut dalam rangka menargetkan Kabupaten Muara Enim pada tahun 2024 mendatang bebas dari stunting di tahun 2024.
Hadir dalam acara ini, Wakil Gubernur Sumatera Selatan yang juga Ketua TPPS Provinsi Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN RI Nopian Andusti, S.E., M.T.2, Kemudian Forkopimda Kabupaten Muara Enim, TPPS Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) se-Provinsi Sumsel, serta Pj Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Nurmala Sari, S.STP.,M.Si.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Muara Enim, Kurniawan, menyebut Pemkab Muara Enim berkomitmen terhadap penurunan kasus stunting. Bahkan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka telah dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Muara Enim.
“Pada tingkat kecamatan telah dibentuk secara lengkap 22 TPPS, di tingkat desa/kelurahan juga telah dibentuk lengkap 256 TPPS, dan 467 Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari 1.401 personel, serta telah menunjuk 245 orang kader pembangunan manusia (KPM),” ungkap Kurniawan.
Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemkab Muara Enim juga berupaya melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat berdasarkan prinsip sinergitas dan kolaboratif.
“Pada tahun 2022 ini Kabupaten Muara Enim telah melaksanakan 39 program dan 11 kegiatan dengan total anggarap Rp 98,4 miliar yang berasal dari APBN, APBD, CSR, APBD Desa, dan sumber lainnya terkait percepatan penurunan stunting,” papar Kurniawan.
Di sisi lain, Kurniawan melanjutkan, terkait dengan program Bangga Kencana, Pemkab Muara Enim sudah menetapkan 100 persen atau seluruh desa/kelurahan menjadi Kampung KB yang akan menjadi pusat integrasi kegiatan lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan bisa memberikan peran dalam percepatan penurunan stunting.
“Selain itu juga Kabupaten Muara Enim telah menyelesaikan pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022 yang akan digunakan untuk menetapkan data basis keluarga berisiko stunting dan intervensi penanganannya,” jelas Kurniawan.
Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, yang juga Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Muara Enim, H. Rinaldo, S.STP, M.Si, dalam laporannya menjelaskan, kegiatan Penguatan dan Sinkronisasi Peran TPPS dan TPK ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergisitas penurunan stunting di Kabupaten Muara Enim khususnya, dan Sumatera Selatan umumnya.
“Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pelaksanaan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Muara Enim dan Sumatera Selatan, sehingga dapat mewujudkan bebas stunting tahun 2024,” papar Rinaldo.
Lebih lanjut disampaikan, bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 2.000 orang terdiri dari ketua TPPS 17 kabupaten/kota se-Sumsel, Forkopimda Kabupaten Muara Enim, perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, kepala OPD dari 17 kabupaten/kota se-Sumsel, seluruh perangkat daerah Kabupaten Muara Enim, seluruh camat dan pimpinan Puskesmas 22 kecamatan di Kabupaten Muara Enim.
Kemudian, Perguruan Tinggi, CSR, seluruh TPPS Kabupaten Muara Enim, seluruh TPK berasal dari 256 desa/kelurahan dengan jumlah sebanyak 1.401 personel terdiri dari Kader KB sebanyak 467 orang, Kader PKK Desa sebanyak 467 orang, serta Bidan Desa sebanyak 467 orang.
Dalam sambutannya, Kepala BKKBN RI, dr. Hasto Wardoyo mengapresiasi capaian penurunan stunting di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Muara Enim yang mencapai 2,19 persen dari 3,29 persen pada tahun 2021 lalu.
Hasto mengatakan, secara global stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yakni 24,4 persen atau di atas angka standar yang ditoleransi oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 20 persen.
“Selain stunting, musuh bersama yang harus diperangi adalah angka kemiskinan ekstrem, serta kematian ibu dan bayi yang angkanya masih tergolong tinggi, bersama-sama menangani stunting dan kemiskinan ekstrem, khususnya di wilayah masing-masing” ungkap Hasto.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Mawardi Yahya, menjelaskan penurunan angka stunting di Kabupaten Muara Enim membuktikan komitmen Pemerintah Daerah sesuai petunjuk pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI)
Pada kesempatan tersebut dilaksanakamn meninjau Kampung KB Tanjung Jati di Desa Tanjung Jati, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumsel oleh Kepala BKKBN RI bersama Pj Bupati Muara Enim, serta Wakil Gubernur Sumsel. (Adv/Ccn)
Komentar