Kategori: NASIONAL

Riau, inilahmuaraenim.co.id-Gubernur Riau (Gubri) Drs H Syamsuar MSi menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Mohammad Moralis, Sekretaris Serikat Media Siber (SMSI) Provinsi Riau.

‘’Semoga sahabat kita, almarhum Moralis mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, mudah-mudahan tergolong syahid, Aamiin YRA,’’ sebut orang nomor satu di Provinsi Riau itu.

Gubri juga mendoakan istri, anak, dan keluarga almarhum tabah menghadapi cobaan. ‘’Sekarang, kita doakan semoga isterinya (lagi dirawat) lekas sembuh, Aamiin YRA,’’ ujar Syamsuar.

Mengantisipasi libur panjang, Senin (26/10/2020), Gubri mengundang Walikota Bupati se-Riau. ‘’Besok, kami rapat dengan Walikota dan Bupati se-Riau membahas penanganan Covid-19,’’ tutupnya.

Protokol Covid-19
Sebelumnya, Ahad (25/10), sekitar pukul 16.00, sejumlah wartawan menyempatkan diri ke RSUD Arifin Achmad Pekanbaru untuk menyolatkan sekaligus memberi penghormatan terakhir terhadap almarhum.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau H Zulmansyah Sekedang terlihat sedih ketika memberikan sambutan singkat. Tampak hadir sejumlah wartawan antara lain H Fendri Jaswir, H Asril Darma, Luna Agustin, dan H Ardiansyah Tanjung.

Setelah disholatkan yang juga dihadiri anggota DPRD Riau Yulisman S.Si dan H Agung Nugroho SE serta owner PT Muhibah Ibnu Ma’sud, jenazah Pemred/Penanggungjawab riaumandiri.id itu dikebumikan dengan standar protokol kesehatan Covid-19, di TPU Palas, Rumbai, sekitar pukul 17.00.

Sebelumnya, Mohammad Moralis sempat mengalami demam panas. Karena kondisinya menurun, maka dibawa ke RS Awal Bross Panam, Senin (19/10/20) pukul 04.00 WIB dinihari.

Karena kondisinya membutuhkan ventilator, Senin siang dipindahkan ke RSUD Arifin Ahmad. Almarhum menjalani perawatan di ICU sambil menunggu hasil Swab, yang keluar Selasa (20/10/20) dengan hasil positif Covid-19.

Dirut RSUD Arifin Ahmad dr Nuzelly Husnedi, MARS sebelumnya sempat menginformasikan kondisi almarhum membaik. Respon terhadap obat yang diberikan juga sangat baik. Moralis masih di dalam ruang ICU memakai ventilator dan dalam pengawasan tim dokter.

Namun Tuhan berkehendak lain. Setelah sempat menjalani perawatan selama enam hari, Mohammad Moralis menghembuskan nafas terakhir menjelang siang tadi.

Kepergian almarhum meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga besar wartawan di Riau. Apalagi, dalam kesehariannya almarhum dikenal ramah dan mudah bergaul dengan siapa saja.

Media sosial baik FB maupun WhatsApp, banjir ucapan berbelasungkawa atas kepergian almarhum. Ucapan duka juga disampaikan Ketua SMSI Riau Novrizon Burman

“Innalillahi wainna ilahi rajiun. Hari ini kita kehilangan wartawan yang tunak dan mencintai profesinya. Sosok wartawan yang pantas untuk dijadikan teladan. Selamat jalan Saudara kami Mohammad Moralis. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dan kesabaran”

Novrizon juga menyampaikan ‘’kami sangat kehilangan, almarhum adalah orang baik, saya saksinya,’’ ucapnya.

Mendengar berita duka tersebut, Firdaus ketua Umum SMSI Pusat menyampaikan duka cita mendalam, atas kepergian Moralis.

“Kepergian Sahabat dan saudara kami Moralis, sangat tak terduga. Membuat kami keluarga besar SMSI se Tanah air berduka. Semoga beliau khusnul Khotimah dan yang ditinggalkan diberi kesabaran” *

Konsultan Hukum SMSI Sumsel

Ketua DPC Peradi Kota Palembang

Semarang, inilahmuaraenim.co.id-PENGACARA kondang di Sumsel yang juga sebagai Ketua DPC Peradi Kota Palembang dan Konsultan Hukum SMSI Sumsel, Hj Nurmalah SH MH melebarkan sayap dengan membuka kantor cabang di kota Semarang. Kantor baru tersebut dengan nama Kantor Hukum Hj. Nurmalah, S.H., M.H., dan Megawati Prabowo, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Ruko Citra Grand London C-15 Jln. Kompol R. Soekamto Sambiroto, Semarang, Jawa Tengah.

Hj. Nurmalah, S.H., M.H., owner sekaligus Pimpinan Kantor Hukum H. Idham Khalid, S.H., dan Hj. Nurmalah, S.H., M.H., membuka kantor cabang di Semarang menggandeng advokat muda Megawati Prabowo, S.H., M.Kn.

Saat peresmian kantor baru tersebut akhir pekan lalu, Jumat (16/10) hadir Sekda Kota Semarang Ir. Iswar Aminuddin, M.T., mewakili Wali Kota Semarang, Perwakilan Polda Jateng, Wakil Ketua Peradi Palembang dan Bidang PKPA Peradi Palembang, Polres Semarang, Pengadilan Tinggi Jateng, Pengadilan Agama, Korwil Peradi Jateng, Ketua DPC Peradi Pati, Ketua DPC Peradi Grobogan, Ketua DPC Peradi Semarang yang diwakilkan Sekwil Bank Mandiri, Notaris/PPAT, Advokat Semarang dan rekan seangkatan sama-sama S3 mahasiswa program doktornya serta para undangan lainnya. Peresmian kantor ditandai pemotongan pita yang dilakukan oleh Sekda Kota Semarang, pembacaan yasin bersama dan doa bersama.

Dari pantauan di lokasi banyak sekali ucapan karangan bunga antara lain mulai dari KETUA UMUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA (PERADI) Prof. Dr. OTTO HASIBUAN, S.H.,M.C.L., M.M, Ketua Komisi OMBUDSMAN RI, Gubernur SUMSEL, Ketua DPRD SUMSEL, BUPATI MUSI BANYUASIN, PJS WALIKOTA SEMARANG, BUPATI OKU TIMUR, KEPALA BNN OKU TIMUR, KETUA KORPRI MUSI BANYUASIN, KETUA KORPRI DAN SEKDA OKU TIMUR, KAPOLDA SUMSEL, KAPOLDA LAMPUNG, KOMBES POL. BARLI DARI BARESKRIM POLRI, HAKIM TIPIKOR SURABAYA, KETUA KONI SEMARANG, KAJARI MUSI BANYUASIN, KEJARI BANYUASIN, PERUSAHAAN DARI JAKARTA, PERUSAHAAN DARI PANGKAL PINANG, DARI MAY BANK, BANK BNI, MANAJEMEN PT. MINAMAS PLANTATION JAKARTA, KEPALA DINAS PRKP KABUPATEN OKI, SEKRETARIS BADAN PENGELOLA ASET DAERAH KABUPATEN OKI, CV. ANUGRAH OKI, PT. PUNCAK PANGKAL PINANG, PT. ASYERA MITRASARI UTAMA SEMARANG, PT. SAKTI KARYA MAKMUR, ANGGOTA DPR SEMARANG FRAKSI PDI PERJUANGAN, ASISTEN 1 PEMDA MUBA, KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUBA, KEPALA DINAS KESEHATAN MUBA, KOMISARIS RUMAH SAKIT UMUM SRIWIJAYA PALEMBANG (DOKTER AK. ANSYORI), PT. ANUGRAH HAYAT ABADI, KOMPOL SURYADI KASUBDIT JATANRAS POLDA SUMSEL, CAMAT LAWANG WETAN MUBA, KADES MEKARJAYA MUBA, DAN DARI BEBERAPA KANTOR HUKUM SEPERTI KANTOR HUKUM BHP LAW FIRM PALEMBANG, KANTOR HUKUM RUSLI BASTARI,S.H & PARTNERS PALEMBANG, KANTOR HUKUM UNTUNG, S.H, KANTOR HUKUM CBS & PARTNERS, KANTOR HUKUM MIGUNA & PARTNERS DI JAKARTA, KETUA DPC PERADI JEMBER, KETUA DPC PERADI OKU RAYA, AKP. ZANZIBAR,S.H.,M.H KAPOLSEK SUNGAI LILIN, AKP. TEGUH HIDAYAT,S.H KAPOLSEK PLAKAT TINGGI serta masih banyak ucapan selamat dalam bentuk karangan bunga lainnya. Peresmian kantor ditandai pemotongan pita yang dilakukan oleh Sekda Kota Semarang.

Hj Nurmalah, S.H., M.H., saat memberikan sambutan pada peresmian kantor barunya itu menyampaikan, “Alasan saya membuka kantor cabang di Semarang dikarenakan sedang menjalani kuliah S3, juga untuk mengembangkan kantor advokat yang berada di Palembang. Saat ini saya masih mencari advokat dari Semarang yang ingin bergabung, dengan syarat punya semangat untuk maju, serta jujur dan bertanggung jawab karena profesi advokat adalah profesi yang mulia. Jadi nama baik dan martabat harus benar- benar dijaga. Serta yang paling penting tidak menghianati saya atau berselingkuh di belakang saya, ” jelas Hj. Nurmalah sambil tertawa.

Dia juga menambahkan bahwa dirinya sudah menjalani profesi advokat sejak tahun 1993. Berbagai kasus sudah ditangani mulai dari kasus pidana bebasnya Walikota Prabumulih dari tuntutan tindak pidana korupsi dan memenangkan perkara sengketa kebun sawit di Aceh sebanyak 1.239 Ha, serta masih banyak lagi kasus lainnya yang sudah dimenangkan. Termasuk menjadi kuasa hukum Gubernur Sumsel dan konsultan hukum dan SMSI (Serikat Media Siber Indonesia). “Saya berharap, kantor hukum yang baru dibuka bisa sukses dan berguna bagi masyarakat Semarang khususnya dan Jawa Tengah umumnya,” ujar Hj. Nurmalah.

Di tempat yang sama, Megawati Prabowo,S.H.,M.Kn yang digandeng Hj Nurmalah SM MH menambahkan, bahwa dia berasal dari dunia entertaint (mantan Putri Indonesia asal Jawa Tengah) yang juga mengikuti pendidikan advokat dan pernah magang di beberapa tempat. “Semoga kantor hukum ini juga sukses dan membawa berkah bagi masyarakat Semarang,” harapnya.

Terpisah, Ketua Umum Peradi Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.C.L., M.M saat dimintai keterangan lewat telepon menjelaskan bahwa Hj. Nurmalah, S.H., M.H., adalah sosok wanita tangguh. “Beliau juga Ketua DPC Peradi Palembang. Wanita cerdas, kiprahnya di advokat sudah tidak diragukan lagi. Dengan dibukanya kantor advokat di Semarang membuat perpaduan yang serasi antara dua advokat wanita yang bisa saling melengkapi,” ungkapnya.

Ketua DPRD Palembang Hj. RA Anita Noeringhati, S.H., M.H., yang juga sebelumnya aktif sebagai advokat di Palembang dan Sumsel, saat dihubungi via ponselnya menyampaikan bahwa Hj Nurmalah S.H., M.H., adalah sosok wanita yang strugle dan aktif berjuang untuk kaum perempuan. Beliau sangat konsisten dalam profesinya. Semoga saja kantor advokat yang baru saja dibuka di Semarang ini sukses seperti yang di Palembang,” kata Hj Anita Noeringhati SH MH.

• Nama Pengurus dan Staf Kantor Advokat Hj Nurmalah SH MH di Semarang:
  1. Hj. Nurmalah,S.H,M.H
  2. M. Yusni, S.H
  3. Zulfatah, S.H
  4. Hj. Eka Novianti, SH.MH
  5. Fitrisia Madina,SH
  6. Endy Rahmatullah, SH
  7. Megawati Prabowo,SH.MKn
  8. Elda Mutilawati,SH.MH
  9. Nita Sri Mardiani.SH.Mkes
  10. Rini Susanti.SH
  11. Andi Saputra. SH. (rilis SMS

JAKARTA – Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Firdaus menyesalkan berbagai kalangan untuk mencapai tujuan menghalalkan berbagai cara, termasuk menggunakan influenser dan buzzer, sehingga untuk masa tertentu masyarakat akan terus terbelah. Hal itu juga menurut firdaus factor ini juga memunculnya banyak informasi yang salah di masyarakat. Hingga sebelum dan Pasca-Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10), pro kontra semakin menajam.
Dikatakan Firdaus pembelokan informasi paling masif terjadi pada klaster ketenagakerjaan yang disinyalir motifnya beragam. Padahal, semangat dari UU Cipta Kerja adalah memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja.

”Media menyajikan kritik konstruktif itu sebuah kewajaran. Tujuannya sebagai penyeimbang. Karena pers bagian dari pilar demokrasi bangsa. Namun melihat realitas di lapangan, khususnya di seluruh tanah air, muncul disinformasi. Tanpa check and balance. Saya mendapatkan informasi itu lewat pesan yang sampai ke saya secara langsung,” terang Firdaus kepada Siberindo.co Rabu (7/10).

Di tengah pandemi ini, sambung dia, SMSI berharap seluruh pengurus dan anggota SMSI di penjuru nusantara agar dapat mengkonsolidasikan informasi yang didapat. ”Khususnya kepada karyawan, jurnalis di lapangan. Untuk meluruskan informasi yang didapat. Ini sebagai upaya mendukung dan menciptakan kondusifitas,” tuturnya.

SMSI pun berharap, kepada seluruh anggota dan pengurus tetap dalam satu alur hirarki. ”Jaga sikap kita, berada pada jalur yang benar. Dan tidak mengambil kebijakan sendiri-sendiri yang akan membuat semakin lemahnya citra dan tatanan dalam berbangsa dan negara,” papar Firdaus yang dipertegas dalam keterangan resminya.

SMSI juga meminta seluruh pengurus dan anggota, mampu membina karyawan khususnya jajaran menagemen dan redaksi tetap produktif, di tengah keterbatasan yang dihadapi. Ini pun upaya dalam menjaga keseimbangan informasi sehingga bangsa kita tidak tenggelam dalam kegelapan.

”Saatnya kita berperan, mendorong iklim investasi, khususnya situasi dan kondisi saat ini yang serba tidak menentu. Tunjukan bahwa perusahaan – media siber anggota SMSI memiliki arah dalam membangaun bangsa dan Negara. Paling tidak seluruh perusahaan anggota SMSI konsisten menjaga keseimbangan informasi, itu yang paling sederhana,” jelasnya.

Media juga mampu menangkal penyebaran hoaks untuk memprovokasi berbagai kalangan. ”Disinformasi, tebaran kabar bohong, jelas sangat mengganggu produktivitas kita dalam bekerja. Terebih pemerintah tengah berupaya memulihkan ekonomi sebagai akibat dampak dari pandemi Covid-19,” terang Firdaus.
Menurutnya, penyesatan informasi tersebut sangat berbahaya dan bisa menimbulkan gejolak di tengah tengah masyarakat. Oleh karena itu, dia meminta seluruh elemen menahan diri agar tidak menjadi corong penyebaran hoaks, terutama soal UU Cipta Kerja tersebut.
Jika kita mau duduk bersama, SMSI memastikan UU Cipta Kerja memberikan perlindungan yang komprehensif bagi tenaga kerja. Bahkan untuk pekerja kontrak pun diberikan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). ”Kita sudah cek dan kami pastikan UU Cipta Kerja membuat para tenaga kerja akan banyak terbantu,” jelas Firdaus.

Firdaus pun memberikan contoh yang muncul dalam informasi yang beredar. ”Tidak benar bahwa tidak ada status karyawan tetap dan perusahaan bisa melakukan PHK kapanpun. Ketentuan dalam Pasal 151 Bab IV Undang Undang Cipta Kerja memberikan mandat yang jelas bahwa pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja mengupayakan tidak terjadi PHK,” jelasnya.

Bila akan melakukan PHK, ketentuannya diatur dengan tahap yang jelas, harus melalui pemberitahuan ke pekerja, perlu ada perundingan bipartit, dan mekanisme penyelesaian hubungan industrial. ”Jadi tidak serta merta langsung bisa PHK. Itu poin pokoknya,” jelasnya.

Pasal 153 Bab IV UU Cipta Kerja juga mengatur pelarangan PHK dikarenakan beberapa hal misalnya berhalangan kerja karena sakit berturut turut selama satu tahun, menjalankan ibadah karena diperintahkan agamanya, menikah, hamil, keguguran kandungan, menyusui.

Selanjutnya memiliki pertalian darah dengan pekerja lainnya di satu perusahaan, menjadi anggota serikat pekerja, mengadukan pengusaha kepada polisi karena yang bersangkutan melakukan tindak kejahatan, berbeda agama, jenis kelamin, suku, aliran politik, kondisi fisik, maupun keadaaan cacat karena sakit atau akibat kecelakaan.

Pasal 154 Bab IV UU Cipta Kerja mengatur PHK hanya boleh karena penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan, perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan tutup karena kerugian, perusahaan tutup karena force majeur.

Termasuk penundaan kewajiban pembayaran utang, perusahaan pailit, perusahaan merugikan pekerja, pekerja melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, pekerja ditahan oleh pihak berwajib, pekerja sakit berkepanjangan lebih dari satu tahun.

Firdaus pun mempertegas bahwa tidak benar karyawan alih daya atau outsourching bisa diganti dengan kontrak seumur hidup. Pasal 66 UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya, didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis baik perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Bahkan UU Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja tersebut harus memberikan perlindungan kesejahteraan pekerja serta kemungkinan perselisihan yang timbul harus sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
Kemudian dia juga menuturkan tidak benar bahwa hak cuti karyawan dihilangkan. Pasal 79 UU Cipta Kerja mengatur pengusaha wajib memberikan cuti. Cuti yang dimaksud antara lain cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

Selain itu dia mengatakan tidak benar bahwa jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Pada 82 UU Cipta Kerja memberikan jaminan sosial tenaga kerja, bahkan ditambahkan. Jaminan sosial meliputi kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian dan kehilangan pekerjaan.

”Terakhir, SMSI sebagai organisasi perusahaan media yang didalamnya berhimpun para pengusaha media siber, berharap perusahaan media tetap menyajikan informasi yang benar, akurat dan berimbang, ini dapat dipahami secara utuh oleh publik, shingga tercipta ikilm bisnis yang baik” pungkasnya. (rilis SMSI)